Mengintip Kesehatan Keuangan Masyarakat Indonesia

Solopos.com, SOLO — Rasio tabungan masyarakat Indonesia, baik di perbankan, asuransi, pasar modal, maupun dana pensiun masih sangat rendah.

“Bobot tabungan di Indonesia hanya 20 persen dari produk domestik bruto [PDB],” ungkap Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adi Budiarso dalam acara SPARK Indonesia Banking and Finance Summit 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (27/2/2023).

Promosi Vonis Bebas Haris-Fatia di Tengah Kebebasan Sipil dan Budaya Politik yang Buruk

Dia pun membandingkan dengan rasio tabungan di Malaysia yang mencapai 80 persen dari PDB dan Australia yang bahkan mencapai 175 persen PDB.

Adi menyampaikan saat ini rata-rata porsi tabungan masyarakat hanya sebesar tiga persen dari upah bersih, padahal untuk mencapai kesehatan keuangan porsi tabungan seharusnya sebesar 10-15 persen dari gaji bersih.

Dari segi porsi tabungan dana pensiun masyarakat pun di Indonesia juga masih sangat kecil yakni 6 persen dari PDB, sehingga UU P2SK akan mendorong porsi dana pensiun tersebut.

Maka dari itu, pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan transformasi, reformasi dan inovasi, dengan bantuan digitalisasi untuk meningkatkan literasi dan akses keuangan. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah melalui Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Jika tidak ada reformasi dalam UU P2SK, pada tahun 2045 perkiraan porsi dana pensiun masyarakat Indonesia hanya 11 persen PDB,” tuturnya.

Berikut gambaran kesehatan keuangan masyarakat Indonesia: