Solopos.com, PAMEKASAN – Sebanyak 20 orang diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan terkait kasus dugaan korupsi Warung Milik Rakyat (Wamira Mart).

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus Kejari Pamekasan,Ginung Pratidina, mengatakan 20 orang yang dimintai keterangan itu merupakan yang berhubungan langsung dengan kasus tersebut.

Promosi Mali, Sang Juara Tanpa Mahkota

“Selain pelaksana program dari unsur pengelola Wamira Mart, sebagian di antara para pihak yang kami mintai keterangan ini adalah dari dinas koperasi,” katanya, Kamis (2/5/2024).

Ginung menyampaikan dugaan korupsi Wamira Mart terjadi pada tahun anggaran 2023. Kasus ini awalnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas laporan masyarakat. Kemudian dilimpahkan ke Kejari Pamekasan.

“Yang menjadi persoalan dan diduga terjadi tindak pidana korupsi adalah para proyek branding Wamira Mart,” kata Ginung yang dikutip dari Antara.

Kasus ini, sambung dia, terjadi di 26 titik Wamira Mart yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan.

Kasi Pidsus Kejari Pamekasan Ginung Pradinata lebih lanjut menjelaskan, Wamira Mart merupakan toko swalayan yang dibangun Pemkab Pamekasan untuk memasarkan hasil kerajinan masyarakat Pamekasan.

Program ini merupakan program pendukung dari program ‘Sapu Tangan Biru’, atau pembentukan 10.000 pengusaha baru yang dicanangkan Pemkab Pamekasan selama kurun waktu 2018 hingga 2023.

Menurut data Pemkab Pamekasan sebanyak 7.000 orang lebih mengikuti program ini dan sebagian dari hasil produk mereka dipasarkan di Wamira Mart yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di Kabupaten Pamekasan.

Solopos.com, SUKOHARJO-Kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah (PD) Percada Sukoharjo ihwal jual beli kalender memasuki babak baru. Proses penyidikan kasus tersebut makin mengerucut pada calon tersangka.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukoharjo, Rini Triningsih, saat ditemui wartawan, Kamis (2/5/2024). Menurut Rini, kasus dugaan korupsi di PD Percada Sukoharjo ditingkatkan statusnya ke penyidikan dan ditangani oleh tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo.

Promosi Mali, Sang Juara Tanpa Mahkota

“Kami terus mengumpulkan keterangan dan dokumen untuk mencari alat bukti. Jika sudah naik ke penyidikan, maka mengerucut calon tersangka,” kata dia.

Tim penyidik pidsus Kejari Sukoharjo telah memeriksa sejumlah saksi secara maraton guna mengumpulkan keterangan dan petunjuk. Tim penyidik kejaksaan bakal mendalami keterangan dari masing-masing saksi untuk mengungkap benang merah kasus dugaan korupsi di PD Percada Sukoharjo.

Tak hanya kasus jual beli kalender, proses penyidikan juga menekankan ada aktivitas perdagangan dan perniagaan di PD Percada Sukoharjo. “Terus pengembangan dengan mendalami keterangan para saksi dan petunjuk. Jika sudah ada minimal dua alat bukti dan unsur-unsurnya terpenuhi maka segera ditetapkan tersangka,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Sukoharjo Bekti Wicaksono mengatakan   selama proses penyidikan, jumlah saksi yang telah diperiksa sekitar 15 orang. Pemeriksaan saksi dilakukan secara maraton untuk menghimpun keterangan yang berkaitan dengan kasus ini. hasil penyidikan bakal disinkronkan dengan petunjuk dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejaksaan memberi atensi khusus dalam pengusutan kasus dugaan korupsi PD Percada Sukoharjo lantaran kasus itu mendapat sorotan publik. “Jumlah saksi yang diperiksa cukup banyak. Sehingga, dibutuhkan waktu untuk mendalami keterangan dari masing-masing saksi. Keterangan dari saksi di-cross check dengan keterangan saksi lainnya untuk memastikan keterangan yang valid dan akurat,” papar dia.

Sebagai informasi, kasus dugaan tindak pidana korupsi PD Percada Sukoharjo mencuat setelah Kejari Sukoharjo menerima aduan dari Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara (LAPAAN) RI pada akhir Agustus 2023. PD Percada Sukoharjo diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. PD Percada Sukoharjo  diduga melanggar Permendiknas No 75/2016 tentang Komite Sekolah.  dalam jual beli kalender ke sekolah. Proyek itu diduga menghasilkan keuntungan bagi PD Percada Sukoharjo lantaran percetakan kalender dilakukan pihak ketiga.

“Kami meminta agar kejaksaan juga mengaudit aktivitas perdagangan dan perniagaan PD Percada Sukoharjo. kasus jual beli kalender hanya sebagai pintu masuk dalam mengusut kasus dugaan korupsi di PD Percada Sukoharjo. Kami menduga nilai dugaan korupsi PD Percada selama bertahun-tahun mencapai miliaran rupiah,” tutur Ketua LAPAAN RI Wilayah Jawa Tengah, B.R.M. Kusumo Putro.

Solopos.com, SLEMAN – Sejumlah anggota Panwascam Pemilu 2024 di Bawaslu Sleman dicoret dari rekrutmen Panwascam untuk Pilkada 2024 karena berkinerja buruk. Mereka dilarang mengikuti rekrutmen terbuka untuk memenuhi kekurangan petugas panwascam.

Ketua Bawaslu Sleman, Arjun Al Ichsan Siregar, mengatakan ada sebelas anggota panwascam pemilu yang dicoret. Satu orang tidak menghadiri ujian penilaian kinerja. Sedangkan sepuluh orang lainnya berdasarkan hasil penilaian kinerja tidak memenuhi standarisasi sehingga terpaksa dicoret dan tidak diikutkan dalam pengawasan pilkada.

Promosi Mali, Sang Juara Tanpa Mahkota

“Sesuai dengan juknis dari Bawaslu RI, mereka yang tidak lolos dalam seleksi panwascam existing pemilu, tidak diperbolehkan mengikuti rekrutmen terbuka untuk memenuhi kekurangan petugas panwascam,” kata dia, Jumat (3/5/2024).

Dia menyampaikan Bawaslu Sleman akan membuka rekrutmen terbuka anggota panwascam pilkada di 10 kapanewon. Sedangkan total kebutuhan sebanyak 14 orang.

Adapun rinciannya di Kapanewon Depok membutuhkan tiga orang, Gamping dua orang, Cangkringan dua orang. Sedangkan untuk Kapanewon Minggir, Mlati, Turi, Ngemplak, Kalasan, Prambanan dan Berbah masing-masing satu orang.

Arjun menuturkan total kebutuhan panwascam pilkada sebanyak 51 orang. Di setiap kapanewon masing-masing ada tiga petugas pengawasan.

Menurut dia, sebelum adanya rekrutmen terbuka, bawaslu sudah membuka tahapan rekrutmen untuk bekas panwascam di Pemilu 2024. Pada saat pendaftaran terdapat 48 orang yang berminat menjadi panwascam pilkada karena tiga orang tidak mendaftar.

Meski demikian, setelah melalui proses seleksi dengan penilaian atasan dan penelusuran rekam jejak diputuskan yang diterima hanya 37 orang. Ini berarti ada kekurang 14 panwascam yang tersebar di sepuluh kapanewon di Sleman.

“Kekurangan ini akan diisi melalui mekanisme rekrutmen terbuka. Sudah mulai diumumkan rekrutmen melalui laman resmi bawaslu dan pendaftaran dibuka 5-7 Mei,” kata Arjuna.

Anggota KPU Sleman, Huda Al Amna, mengatakan mulai akhir April sudah membuka rekrutmen badan ad hoc penyelenggara pilkada. Untuk rekrutmen PPK sudah memasuki penelitian berkas pendaftaran dan rencananya seleksi tes computer dilaksanakan pada 6-8 Mei 2024.

“Nanti masih ada tes wawancara dan harapannya PPK terpilih sudah dilantik pada 16 Mei mendatang,” katanya.

Di sisi lain, Huda mengakui pada 2-8 Mei juga sudah membuka rekrutmen untuk PPS di 86 kalurahan di Kabupaten Sleman. Total petugas yang dibutuhkan sebanyak 258 orang.

“Untuk pendaftar harus dua kali dari kebutuhan. Sekarang masih proses dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar,” katanya.

Berita ini telah tayang di Harianjogja.com dengan judul  Kinerja Buruk, Belasan Anggota Panwascam Pemilu 2024 Dicoret Dari Pengawas Pilkada Sleman