Redaksi Solopos.com / Whisnupaksa Kridhangkara | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Para aktivis dan wartawan mengkritik RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dinilai memberangus kebebasan pers dan berpendapat.
Panitia Kerja (Panja) RUU (KUHP) menyelesaikan draf RUU KUHP, termasuk Pasal Penghinaan Presiden untuk disahkan 25 September 2019
Draf itu kini tinggal dirapikan ahli bahasa. RUU KUHP ini akan menggusur KUHP warisan penjajah Belanda. Namun, RUU KUHP malam mengembalikan pasal-pasal kolonial yang telah dihabus sebelumnya. Salah satunya pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden.